Syarat Sah Perjanjian dalam KUH Perdata

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, Pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun kebebasan tidak menghilangkan para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi ketika membuat surat perjanjian antara lain :

  1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan yang dimaksud disini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak tanpa ada unsur kehilafan, paksaan, paksaan, ataupun penipuan.

  1. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut Undang-Undang dinyatakan tidak cakap (Belum dewasa, Berada dibawah pengampuan)

  1. Adanya Objek Perjanjian

Perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa dalam bentuk fisik, namun juka dapat ditentukan jenisnya.

  1. Sebab Yang Halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut tidak sah.

Syarat Nomor 1 dan 2 merupakan syarat Subjektif karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. SyaratNomor 3 dan 4 dinamakan syarat Objektif karena berkenaan dengan Objek dalam Perjanjian.

Masing-masing syarat (syarat subjektif dan objektif) di atas memiliki konsekuensi kebatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur didalamnya yaitu :

  1. Voidable, Jika syarat pertama dana kedua atau salah satunya tidak terpenuhi maka salah satu pihaj dapat dimintakan kebatalan perjanjian itu melalui pengadilan. Selama tidak dibatalkan oleh hakim masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.
  2. Null and Void, Jika syarat ketiga dn keempat atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

VDS & Partners Law Firm Merupakan Pengacara Terbaik , Karena di dukung oleh sumber daya Advokat –Konsultasn Hukum-Mediator yang tidak hanya ahli dibidang hukum lainnya. Selain itu Tim yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan pengalaman yang memadai baik Litigasi Maupun Non Litigasi  ( Di dalam Pengadilan dan Di luar Pengadilan).

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA

Banda Aceh,Medan, Pekanbaru, Padang Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Mlang,Denpasar, Bali,Balikpapan,Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Manado,Kendari, Bitung, Dan Lain Sebagainya.

Untuk Wilayah JABODETABEK dan Jawa Barat meliputi Kota/Kabupaten Karawang, Bandung, Bandung Barat,Bekasi,Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan ,Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,Sukabumi, Sumedang,Tasikmalaya, Banjar, Cimahi.