Saksi Dalam Perkara Perdata

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian di muka hakim, dalam suatu perkara di persidangan. Dalam melakukan pemeriksaan saksi, sebagai salah satu alat bukti diatur dalam Hukum Acara Perdata. Berlakunya Herzien Indlandsch Reglement (HIR) atau Rechtreglement Voor De Buiterngewesten (RBg)yang berlaku untuk jawa dan madura atau Reglemen yang berlaku untuk Daerah Seberang .

Dalam Perkara perdata, saksi menentukan adanya orang-orang yang dilarang atau tidak boleh didengar sebagai saksi di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 145 HIR

Yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

  1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
  2. Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
  3. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia 15 ( Lima Belas Tahun )
  4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Pasal 172 Rbg

Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka

  1. Yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
  2. Saudara-saudara Lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana mengikuti ketentuan-ketentuan melayu;
  3. Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
  4. Anak-Anak yang belum dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
  5. Orang gila, meskipun kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik

Pasal 1909 KUH Perdata

Orang yang tidak cakap di dengar keterangannya adalah :

  1. Anggota keluarga sedarah dam semenda dari salah satu pihak dalam garis lurus dan
  2. Suami ataupun isteri, meskipun telah bercerai.

VDS & Partners Law Firm Merupakan Pengacara Terbaik , Karena di dukung oleh sumber daya Advokat –Konsultasn Hukum-Mediator yang tidak hanya ahli dibidang hukum lainnya. Selain itu Tim yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan pengalaman yang memadai baik Litigasi Maupun Non Litigasi  ( Di dalam Pengadilan dan Di luar Pengadilan).

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA

Banda Aceh,Medan, Pekanbaru, Padang Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Malang,Denpasar, Bali,Balikpapan,Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Manado,Kendari, Bitung, Dan Lain Sebagainya.

Untuk Wilayah JABODETABEK dan Jawa Barat meliputi Kota/Kabupaten Karawang, Bandung, Bandung Barat,Bekasi,Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan ,Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,Sukabumi, Sumedang,Tasikmalaya, Banjar, Cimahi.