Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan adalah semua peraturan yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha.

Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah negara Indonesia ddengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Ciri khas dari perusahaan adalah :

  • Bekerja terus menerus
  • Terang-Terangan
  • Mendapat Keuntungan
  • Pembukuan
  • Badan Usaha

Fungsi Perseroan Terbatas

Perusahaan, dalam hal ini yang berbetuk Perseroan terbatas secara fungsional dituntut memberikan hak dan nilai tambah (value added) baik berbentuk financial return bari pemegang saham ( stakeholders) maupun social walfare, yang sekurang-kurangnya value added bagi stake holders. Berkenaan dengan hal ini perlu mendapat perhatian implementasi dan enforcement dari pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (UUPT), yakni bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum atau kesusilaan. Meskipun Pasal 21 ayat 1 UUPT telah mewajibkan Direksi PT Untuk melakukan wajib pendaftaran Perusahaan , yang intinya adalah penyampaian ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar, diantaranya maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan.

Tanggung jawab Pemegang saham

Ciri yang sangat menonjol, yang membuat orang lebih memilih PT Sebagai bentuk hukum bagi kegiatan, bisnisnya adalah dikarenakan pemegang saham PT hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambilnya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. UUPT menegaskan prinsip tanggung jawab terbatas tersebut dengan menetapkan bahwa Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnhya.

Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi :

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;

Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung meupun tidak langsung secara hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Sebagai perbandingan dengan ketentuan UUPT diatas, Yurisprudensi Common Law menyimpulkan adanya tiga doktrin bagi kemungkinan dapat dimungkinkannya Piericing The Corporate Veil .

VDS & Partners Law Firm Merupakan Pengacara Perusahan Terbaik / Legal Corporate , Karena di dukung oleh sumber daya Advokat –Konsultaan Hukum-Mediator yang tidak hanya ahli di satu bidang hukum, namun juga ahli dalam bidang  hukum lainnya. Selain itu memiliki tim dengan  kemampuan yang mumpuni serta pengalaman yang memadai baik  Perkara di Pengadilan (Litigasi) Maupun Di luar Pengadilan (Non Litigasi)

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA

Banda Aceh,Medan, Pekanbaru, Padang Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Mlang,Denpasar, Bali,Balikpapan,Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Manado,Kendari, Bitung, Dan Lain Sebagainya.

Untuk Wilayah JABODETABEK dan Jawa Barat meliputi Kota/Kabupaten Karawang, Bandung, Bandung Barat,Bekasi,Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan ,Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,Sukabumi, Sumedang,Tasikmalaya, Banjar, Cimahi.