Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan

Mediasi merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa yang cepat di Pengadilan. Mediasi dapat memberikan akses kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

Prosedur mediasi di atur dalam Peraturan Makhamah Agung (Perma) No. 1 Tahnun 2016 tetang Prosedur mediasi Di Pengadilan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, namun bisa dilakukan secara terbuka apabila para pihak menghendaki lain. Adapun jenis perkara di pengadilan yang di mediasi antara lain  sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa :

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan (Verstek) dan perlawanan pihak berperkara (Partij Verzet) maupun pihak ketiga ( Derden Verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Makhamah Agung ini”

Mediator merupakan pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Hakim mediator maupun hakim pokok perkara diwajibkan tetap menganjurkan atau mengupayakn terciptanya perdamaian antar pihak.

Hak para pihak untuk memilih mediator diatur dalam pasal 19 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

“ Para pihak berhak memilih seorang mediator atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan “

Setelah memperoleh mediator para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, adapun akibat hukum yang dapat diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Perma No 1 Tahun 2016 Yang menyatakan bahwa :

“ Tergugat yang dinyatakan ytidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi “

Dalam mediasi, mediator tidak berwenang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah karena tugas mediator memberi masukan guna memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

VDS & Partners Law Firm Merupakan Pengacara Terbaik , Karena di dukung oleh sumber daya Advokat –Konsultasn Hukum-Mediator yang tidak hanya ahli dibidang hukum lainnya. Selain itu Tim yang memiliki kemampuan yang mumpuni dan pengalaman yang memadai baik Litigasi Maupun Non Litigasi  ( Di dalam Pengadilan dan Di luar Pengadilan).

WILAYAH HUKUM SELURUH INDONESIA

Banda Aceh,Medan, Pekanbaru, Padang Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Surabaya, Mlang,Denpasar, Bali,Balikpapan,Pontianak, Samarinda, Makassar, Palu, Manado,Kendari, Bitung, Dan Lain Sebagainya.

Untuk Wilayah JABODETABEK dan Jawa Barat meliputi Kota/Kabupaten Karawang, Bandung, Bandung Barat,Bekasi,Bogor, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan ,Majalengka, Pangandaran, Purwakarta, Subang,Sukabumi, Sumedang,Tasikmalaya, Banjar, Cimahi.